JAMBI,SJBNEWS.CO.ID-Akhir akhir ini tampak di kantor dpr komisi 3.saling ancam mengancam dan gertak menggertak sehingga rakyat bingung.
Terlihat menkopolhukam mahfud md ketika hadir di dpr komisi 3 saling berdebat.
sementara mahfud md adalah sebagai narasumber atas undangan dpr komisi 3. Namun yang disesalkan publik kenapa harus berdebat.
sementara dpr seharusnya informasi dari menkopolhukam itu ditampung dan dicatat sebagai bahan evaluasi dan pengawasan.
kondisi itu menjadi perdebatan. Pola ini menjadi tontonan publik dan rakyat kecewa.
Oleh karena itu pemimpin redaksi sjbnews jakasim purba mengamati hal tersebut.
Bahwa segala temuan dan permasalahan perlu dilakukan diperkuat informasi dan komunikasi lalu dilakukan kordinasi dan kontrol.
jika hal ini dilakukan Tidak akan terjadi kontro fersi setiap pertemuan atau rapat pembahasan sesuatu hal yang ditemukan. Lalu terbentuklah pansus.
Untuk menindak lanjuti temuan dan informasi yang dimaksud.
Namun demikian sebanyak 270 juta penduduk indonesia nenonton perdebatan yang tidak terpuji itu.
Bolehlah dihilangkan pola tersebut karena tidak memberikan contoh yang baik terhadap publik dan khususnya rakyat.
Jumlah dana 349 T itu bukanlah hal yang kecil oleh karena itu perlu dilakukan ketegasan tidakan secara hukum.
Pasalnya kasus ini mencuat sejak tahun 2009 hingga 2023 atau 14 tahun terjadi pembiaran diharapkan kasus ini dapat terungkap secara terang dan tuntas. (JKP)
