TEBO, SJBNEWS.CO.ID - Banjir yang terus meluas di Kecamatan VII Koto dan VII Koto Ilir telah menjadi sorotan Pj Bupati Tebo, H Aspan. Melalui kegiatan monitoring yang dilakukan, Pj Bupati Tebo turut memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Salah satu akses terputus akibat dampak banjir adalah Jalan Padang Lamo, yang merupakan satu-satunya akses menuju Kecamatan VII Koto dan VII Koto Ilir sejak Minggu malam lalu.
Debit air sungai Batanghari yang berhulu di Sumatera Barat meluap dengan ketinggian mencapai 1 meter lebih. Hal ini menjadi penyebab utama meluasnya banjir di Kecamatan VII Koto dan VII Koto Ilir. Pj Bupati Tebo, bersama Dandim 0416 Bute Arief Widyanto dan Kapolres Tebo AKBP I Wayan Arta Ariawan, turut memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir di Desa Teluk Kayu Putih.
Pj Bupati Tebo, H Aspan, mengungkapkan bahwa jumlah kepala keluarga yang terendam banjir diperkirakan mencapai 237 KK. Hal ini membuat Pj Bupati Tebo mengimbau masyarakat yang belum terkena banjir untuk tetap waspada. Pemerintah Kabupaten Tebo dan Forkopimda telah berupaya memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak banjir, serta mengaktifkan puskesmas untuk memberikan pelayanan pengobatan.
Pj Bupati Tebo, H Aspan, telah memberikan instruksi kepada PDAM Kabupaten Tebo untuk menyuplai air bersih, karena kebutuhan ini sangat penting saat ini. Selain itu, Pj Bupati Tebo juga mendapat kabar bahwa air sungai di Kecamatan Sumay juga mulai naik. Oleh karena itu, Pj Bupati Tebo berencana untuk mengunjungi Kecamatan Sumay setelah menyelesaikan kunjungan di Kecamatan VII Koto dan VII Koto Ilir.
Pj Bupati Tebo, H Aspan, menjelaskan bahwa di Desa Pucuk Jambi terdapat 58 KK yang terendam banjir sejak kemarin. Sementara itu, di Desa Teluk Kayu Putih tercatat 60 KK yang terdampak banjir, sedangkan di Desa Teluk Lancang terdapat 26 KK yang terendam.
Aspan juga mengungkapkan bahwa stok bantuan yang ada saat ini masih terbatas. Pemerintah Kabupaten Tebo, Kodim Bute, dan Polres Tebo telah memberikan dukungan, namun bantuan dari tingkat Provinsi dan Pusat belum diterima hingga saat ini. (*)
