KOTA - JAMBI , SJBNEWS.CO.ID - Pemerintah Kota Jambi mendorong implementasi pelayanan masyarakat berbasis digital dengan meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota itu dalam memanfaatkan teknologi digital.
Wakil Wali Kota Jambi Maulana di Jambi, Senin, mengatakan salah satu upaya meningkatkan kemampuan digital ASN daerah setempat melalui pelatihan Government Transformation Academy (GTA), Digital Talent Scholarship (DTS) kepada 112 ASN setempat.
"Kegiatan pelatihan ini bertujuan meningkatkan pelayanan yang berbasis digital sebagai upaya implementasi 'smart city' (kota pintar)," katanya.
Dipilihnya Kota Jambi sebagai sebagai salah satu kota pengembangan telanta digital dari sisi masyarakat, baik gaya hidup maupun perilaku yang berbasis digital dan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan bidang kewirausahaan, sedangkan dari segi pemerintah juga memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang juga berbasis digital.
"Bila dikolaborasikan, maka 'smart city' secara keseluruhan bisa berjalan. Karena sebagus apapun teknologi dan sistem bila orangnya tidak memiliki wawasan yang berbasis digital, tidak akan jalan," kata dia.
Maulana menyebutkan Kota Jambi mendapatkan kuota 10 ribu peserta Digital Scholarship Academy, selain Digital Enterpreneur Academy yang merupakan anak-anak muda yang mulai berusaha dikenalkan dengan digital di bidang kewirausahaan. Di sisi lain pemerintah mengarah kepada pelayanan secara digital.
"Makanya ada pelatihan, salah satunya desain grafis , manajemen risiko, security (pengamanan) data dan lain-lain. Pelatihan ini kepada ASN dan PKK semua OPD yang mengelola IT yang berlangsung sejak 1 Agustus sampai 5 Agustus 2022," jelasnya.
Perwakilan Badan Diklat Kementerian Informasi dan Komunikasi Resnaldi mengatakan bahwa Kementerian Kominfo RI tahun ini menugaskan pelatihan digital dengan sasaran 100.000 orang di seluruh Indonesia, salah satu bagiannya adalah pemerintah, dinamakan Government Transformation Academy (GTA).
“Karena apapun ceritanya kalau masyarakat juga bisa, ASN juga harus bisa, sebagai penyusun kebijakan mereka harus mengerti tentang digitalisasi,” katanya.
Dia mengatakan bahwa pelatihan ini juga diadakan sebagai upaya percepatan transformasi digital, baik di masyarakat, bisnis, dan pada pemerintahan sesuai arahan dari Presiden RI.
“Kita aplikasi banyak, dalam hitungan bulan bisa puluhan, cuma masalahnya adalah orang yang akan menjalankan aplikasi itu," katanya. (ANT)
